Isu seputar tata kelola dan etika pemanfaatan teknologi digital
Strengthening Health Data Governance: Leadership and Action
Teknologi AI membawa serangkaian risiko dan tantangan yang unik, seperti pengumpulan data yang tidak etis, ancaman keamanan siber, dan memperkuat bias, yang harus ditangani. Tanpa sistem peraturan dan penegakan hukum yang efektif dan kuat, solusi kesehatan AI dapat memiliki akses ke informasi pribadi yang sensitif, membahayakan privasi, keamanan kesehatan, dan merusak kolaborasi. Hal ini mengakibatkan bias, ketidakpercayaan, ketidakakuratan, dan ketidakefektifan dalam sistem kesehatan. Kurangnya mekanisme tata kelola juga berkontribusi pada lambatnya adopsi solusi AI dalam sistem kesehatan. Pemerintah ragu-ragu untuk menyetujui teknologi tanpa bukti keamanan dan efektivitas; pengembang teknologi tidak memiliki jalur yang jelas menuju sertifikasi atau kesesuaian dengan peraturan; dan perusahaan sektor swasta dibiarkan mengembangkan kerangka etika tanpa mandat pemerintah untuk melindungi kebaikan publik.
Oleh karena itu, kerangka kerja, tata kelola dan mekanisme regulasi yang kuat serta responsif diperlukan untuk menetapkan keamanan dan efektivitas sistem AI dengan menerapkan standar AI yang bertanggung jawab ke dalam praktik aktual. Penggunaan kotak pasir regulasi (regulatory sandbox) untuk inovasi yang aman, promosi model AI terbuka, dan penggunaan AI dalam teknologi kepatuhan (compliance) menghadirkan opsi menarik untuk dijelajahi saat membangun ekosistem regulasi untuk AI dalam kesehatan.
Ekosistem yang kuat akan membantu mengurangi risiko, memastikan pondasi AI tetap berakar kuat pada prinsip-prinsip etika dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta membangun kepercayaan untuk penerimaan jangka panjang dan keberhasilan kemajuan yang didukung AI di sektor kesehatan.
Data is Power! Confronting Data Colonialism, Ownership Issues and Hidden Biases
Di era AI saat ini, data memiliki signifikansi yang belum pernah terjadi sebelumnya di berbagai sektor, terutama dalam perawatan kesehatan. Tanpa data yang memadai, pengembangan dan fungsionalitas AI akan sangat terhambat. Oleh karena itu, terbukti bahwa data berfungsi sebagai landasan dasar untuk kemajuan AI dalam perawatan kesehatan.
Data adalah sumber daya penting, dan sama pentingnya untuk kesehatan serta pembangunan seperti yang lain, termasuk energi, mineral, dan bahan baku. Di sektor kesehatan, data sangat penting untuk analisis dan kemajuan dari semua jenis. Data semakin penting karena semakin banyak teknologi dan layanan, dan inovasi yang dibangun di atasnya. Segala sesuatu mulai dari AI generative, uji coba farmasi hingga regulasi yang efektif berpusat pada data. Dengan demikian, kontrol data semakin diperebutkan, baik karena kepentingan komersial, barang publik, atau sebagai fondasi masyarakat demokratis. Kontestasi yang berkembang di semua bidang, termasuk dalam kesehatan populasi dan perawatan kesehatan menciptakan banyak tantangan. termasuk kesetaraan dan kontroversi etika seperti (1) kolonialisme data, (2) kepemilikan data, dan (3) bias dari ketidaksetaraan dalam pengumpulan, pengelolaan, penggunaan, dan penerapan data.
Kolonialitas digital mengacu pada pelaksanaan kekuasaan yang tidak adil dan tidak setara atas data dan manfaatnya, dimana data dapat dilihat mirip dengan industri ekstraktif lainnya. Seperti halnya emas dan komoditas berharga lainnya, data ditambang di negara-negara berkembang dan dikirim ke negara-negara kaya, dimana data disempurnakan menjadi bentuk kredit dan digunakan untuk kemajuan karir, dieksploitasi secara ekonomi, dan dikendalikan dengan langkah-langkah hukum dan teknis. Secara umum, ini berarti bahwa penggunaan data menguntungkan konglomerat teknologi dan organisasi lain yang berlokasi di utara dunia, dengan sedikit jika ada manfaat yang diperoleh orang-orang yang tubuh, kehidupan, dan pengalamannya terdiri dari sumber daya asli.
Selain itu, dengan mitra pembangunan dan organisasi internasional menjadi pengguna yang paling sering dengan tingkat permintaan yang tinggi dan pemodal utama sistem informasi, muncul kekhawatiran bahwa hal ini dapat menghalangi kebutuhan dan pemanfaatan domestik oleh dan untuk negara-negara ini. Klaim kepemilikan lokal meningkat sebagai masalah, terutama dalam akses dan penerapan data untuk manfaat kesehatan. Di sisi lain, kapasitas lokal dalam pengumpulan, pengelolaan, dan analisis data tetap menjadi ujian untuk masalah kepemilikan lokal.
Isu penting lainnya adalah pemahaman konteks lokal dalam kasus ahli ilmu data yang secara geografis atau sosio-demografis jauh dari subjek data. Bias yang tidak disengaja (dan terkadang disengaja) terhadap populasi yang rentan dan bias representasi dapat muncul dari situasi seperti itu. Selain itu, pengembangan infrastruktur data canggih seperti pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan dapat lebih fokus pada data yang dapat dibaca mesin sambil mengabaikan bentuk lokal dan data di atas kertas, yang masih digunakan di banyak negara berpenghasilan rendah dan menengah.
Untuk mengatasi masalah yang meluas ini, diperlukan strategi yang mempertimbangkan kebutuhan kesehatan domestik dan mengatasi masalah representasi dan kepemilikan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan kegunaan kapasitas lokal data dalam pengumpulan dan penggunaan data untuk memastikan penerapan data berkualitas yang adil dan etis untuk kesehatan. Kualitas dan keseimbangan kumpulan data, inklusi dimensi gender dan aspek sosial-budaya, serta kebijakan publik khusus perlu dipertimbangkan untuk mengatasi bias, terutama terhadap populasi yang rentan.
Meskipun demikian, kompleksitas dan kelimpahan data kesehatan per individu, ditambah dengan dimensi multifaset dari data tersebut, menghadirkan tantangan yang berat. Selain itu, memastikan keamanan kumpulan data yang sangat sensitif ini tetap menjadi perhatian penting.
Kemudian untuk memanfaatkan potensi data kesehatan untuk kepentingan publik dan hasil kesehatan yang lebih baik, sekaligus mengelola risiko, melindungi hak-hak individu, dan memastikan data masyarakat terlindungi dari penyalahgunaan, penting untuk memperkuat tata kelola data kesehatan melalui undang-undang dan peraturan yang lebih kuat, efektif, dan adil.
Sementara beberapa negara mengambil langkah-langkah untuk mengatasi hal ini, pendekatannya bervariasi. Salah satunya bersatu dengan negara lain dan pemangku kepentingan lainnya, hal ini memberikan kesempatan untuk membangun pengalaman dan praktik yang baik, dan membangun tingkat konsensus seputar elemen-elemen penting yang harus ditangani melalui undang-undang dan regulasi nasional.
Untuk mendukung hal ini, Transform Health dan mitra-mitranya, termasuk AeHIN, HELINA, RECAINSA, OECD dan CDC Afrika, telah mendukung pengembangan rancangan model law tentang tata kelola data kesehatan, mengartikulasikan elemen inti, panduan legislatif, dan teks hukum sebagai referensi.
Model law ini didukung oleh kesetaraan dan prinsip-prinsip berbasis hak (didukung oleh lebih dari 150 organisasi dan pemerintah), dan mengambil inspirasi dari tinjauan lanskap legislatif dan peraturan nasional di lebih dari 30 negara, Rekomendasi OECD tentang Tata Kelola Data Kesehatan (dipatuhi oleh 38 negara anggota OECD), serta berbagai instrumen, komitmen, dan praktik terbaik nasional, regional, dan internasional lainnya. Model ini telah dikembangkan melalui proses konsultatif dari bawah ke atas, melibatkan hampir 1000 pemangku kepentingan dari seluruh dunia. Hal ini termasuk tujuh konsultasi multi-pemangku kepentingan regional (diselenggarakan oleh AeHIN, HELINA dan RECAINSA) yang melibatkan 500+ pemangku kepentingan dari 65+ negara untuk menginformasikan draft awal dan periode konsultasi publik tentang draft tersebut, yang mencakup 16 konsultasi nasional, regional dan pemuda, survei yang disebarluaskan secara luas dan wawancara ahli untuk mengumpulkan umpan balik.
Model law ini berfungsi sebagai titik awal untuk membangun konsensus seputar bidang-bidang inti yang harus ditangani melalui kerangka kerja nasional, sambil menyediakan cetak biru dan sumber daya untuk kerangka kerja global dan perjanjian berbagi data yang sangat dibutuhkan.
Pesan terakhir dari PMAC adalah walaupun AI adalah bagian dari masa depan yang tidak terelakkan,
namun masa depan AI ditentukan oleh manusia, oleh karena itu AI harus diarahkan oleh prinsip-prinsip etika.
(Reporter: Shita Dewi - PKMK FKKMK UGM)
Link Terkait:
- Isu seputar pemanfaatan teknologi digital untuk pembiayaan kesehatan yang lebih efisien dan efektif
- Isu seputar pengembangan kapasitas tenaga kesehatan di era teknologi digital
- Pemanfaatan teknologi digital untuk pelayanan Kesehatan di isu-isu prioritas global
- Isu seputar tata kelola dan etika pemanfaatan teknologi digital
Dunia menghadapi beban ganda malnutrisi, yang mencakup kekurangan gizi (stunting) dan kelebihan gizi (obesitas) di samping penyakit tidak menular (PTM) terkait. Meskipun terjadi kemajuan dalam mengurangi angka stunting sebesar 44% secara global antara 1990 dan 2022, tantangan tetap ada bagi lebih dari 71 juta anak di seluruh Asia Selatan dan Asia Timur Pasifik. Demikian pula, obesitas dan PTM meningkat tajam, didorong oleh transisi dalam sistem pangan dan perilaku diet, menambah beban perawatan kesehatan dan ekonomi.
Penggunaan teknologi inovatif dalam intervensi klinis dan kesehatan masyarakat semakin populer dalam beberapa tahun terakhir, didorong oleh pesatnya perkembangan sektor teknologi. Teknologi ini telah terbukti tidak hanya menyelamatkan nyawa tetapi juga hemat biaya di berbagai bidang penyakit, terutama dalam pencegahan, diagnosis, pengobatan, dan pemantauan PTM.
Kemajuan pesat teknologi kesehatan digital, termasuk kecerdasan buatan (AI), telemedicine, kesehatan seluler, dan analitik data, mengubah layanan kesehatan di seluruh dunia. Teknologi ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan akses ke perawatan, terutama dalam pengaturan sumber daya yang terbatas. Transformasi ini memerlukan evolusi yang sesuai dalam keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan dari seluruh tenaga kesehatan, dari spesialis di pusat kota hingga petugas kesehatan masyarakat (community health worker/ CHW/ kader) di daerah terpencil.
Teknologi digital dapat mengubah sifat proses bisnis dan interaksi antar aktor. Teknologi menawarkan potensi efisiensi untuk merampingkan proses dan mengurangi kemungkinan penipuan/ fraud, meningkatkan pengumpulan pendapatan melalui aplikasi dompet seluler, misalnya, dan berpotensi meningkatkan kesetaraan dengan memperluas akses ke perawatan melalui telehealth, misalnya, jika ditanggung oleh skema asuransi publik. Pembelian strategis dapat memanfaatkan penilaian teknologi kesehatan (Health Technology Assesment/ HTA) dan ketersediaan data dapat memungkinkan keputusan berdasarkan bukti. Pada tingkat individu, teknologi digital untuk kesehatan memungkinkan rumah tangga untuk mengelola uang mereka dengan lebih baik menggunakan teknologi. Namun, ada juga risiko seperti potensi meningkatnya ketidaksetaraan, kebutuhan investasi awal yang besar, dan potensi fragmentasi. Keamanan data dan interoperabilitas sistem adalah perhatian utama dalam penerapan teknologi digital. Tantangan-tantangan ini membutuhkan solusi inovatif yang dapat membuka jalan bagi penggunaan teknologi kesehatan digital untuk pembiayaan kesehatan dan memastikan bahwa pembiayaan untuk kesehatan dapat berkelanjutan, memadai, adil, dan efisien.
Pada hari keempat kursus kebijakan yang berlangsung pada 26 November 2024, Shita Dewi, selaku Peneliti dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, membuka sesi dengan memberikan ulasan dari pertemuan sebelumnya. Shita mengajak para peserta untuk berdiskusi lebih lanjut tentang topik yang telah dibahas sebelumnya dan menyoroti poin-poin penting yang disampaikan para narasumber.
Pembicara selanjutnya adalah Prof. Laksono Trisnantoro, Direktur ANHSS dan Profesor Kebijakan serta Manajemen Kesehatan dari Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada, Indonesia yang menyampaikan sistem kontrak dalam pelayanan primer. Kerja sama antara sektor publik dan swasta dalam layanan kesehatan menjadi strategi penting untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.
Selanjutnya, pemateri kedua yaitu Research Assistant Professor Kailu Wang dari The Chinese University, Hong Kong yang menyampaikan sistem kontrak dalam pelayanan primer di Hong Kong. Sistem kesehatan Hong Kong merupakan kombinasi sektor publik dan swasta yang berfungsi saling melengkapi. Layanan publik, yang diawasi oleh Biro Kesehatan dan Otoritas Rumah Sakit, menyediakan perawatan primer seperti klinik rawat jalan, klinik spesialis, dan pusat kesehatan ibu serta anak, terutama untuk kelompok rentan seperti lansia, masyarakat berpenghasilan rendah, dan pasien dengan penyakit kronis.
Pemateri selanjutnya adalah Professor Eng-Kiong Yeoh yang memaparkan terkait implementasi, monitoring dan evaluasi di Hong Kong. Program “Voucher Pelayanan Kesehatan Lansia” pertama kali diperkenalkan pada 1 Januari 2009 dengan skema percontohan yang memberikan lima voucher senilai HK$50 setiap tahun kepada lansia berusia 70 tahun ke atas. Program ini bertujuan melengkapi layanan kesehatan publik dengan memberikan insentif finansial agar lansia dapat memilih layanan kesehatan swasta sesuai kebutuhan mereka, termasuk perawatan preventif.
Setelah istirahat, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan hasil diskusi dari para peserta yang telah dibagi menjadi kelompok berdasarkan negara. Masing-masing kelompok menampilkan paparan mengenai tantangan dalam integrasi pelayanan kesehatan. 
Kelompok ketiga adalah Indonesia. Indonesia terbagi menjadi 4 kelompok yang memaparkan topik yang berbeda-beda. Kelompok pertama memaparkan terkait hipertensi. Meskipun sektor swasta memiliki potensi besar dalam mendukung manajemen hipertensi, keterlibatannya dalam layanan kesehatan primer saat ini masih terbatas. Beberapa hambatan yang menghalangi kolaborasi yang efektif antara sektor publik dan swasta meliputi kurangnya strategi keterlibatan yang terstruktur, regulasi yang ketat, dan kendala finansial.
Kelompok kedua memaparkan kolaborasi puskesmas dengan klinik swasta. Kolaborasi antara sektor publik dan swasta menghadapi tantangan seperti komunikasi yang kurang efektif antara puskesmas dan klinik swasta akibat keterbatasan sumber daya, serta sulitnya akses pasokan obat bagi klinik swasta.
Kelompok ketiga memaparkan keterlibatan sektor swasta dalam promosi kesehatan untuk memperkuat layanan kesehatan primer di Indonesia. Di Indonesia, puskesmas melayani sekitar 30.000-50.000 penduduk dan bertanggung jawab atas pengelolaan program kesehatan seperti imunisasi, gizi, dan sanitasi.
Pemaparan dilanjutkan dengan kelompok selanjutnya yaitu China. Sistem kesehatan di Shanghai dan Hong Kong memiliki perbedaan yang signifikan. Shanghai mengadopsi sistem tiga tingkat, dimana layanan kesehatan primer diberikan oleh pusat kesehatan masyarakat, layanan sekunder oleh rumah sakit tingkat kabupaten, dan layanan tersier oleh rumah sakit besar di perkotaan.
Pada hari ketiga kursus kebijakan (27/11/2024), para peserta berkesempatan untuk mengikuti kunjungan lapangan ke Siriraj H Solution. Namun, sebelum melakukan kunjungan, para peserta diajak untuk mengenal lebih dalam terkait Siriraj H Solution melalui pemaparan oleh dr. Pochamana Phisalprapa, PhD lulusan Chulalongkorn University, dan sekaligus salah satu Direktur di Siriraj Hospital.
Di RS Siriraj, dikembangkan sebuah unit khusus untuk kelompok kelas menengah ke atas yang merupakan Private Wing dari Siriraj Hospital. Private Wing RS Siriraj merupakan RS yang otonom. Private Wing ini RS Siriraj berupa ditujukan untuk mendapatkan dana bagi FK dan dapat memberi subsidi silang ke RS Siriraj yang menerima pasien universal health coverage (UHC) dan dibangun sekitar 15 tahun yang lalu. Dengan demikian, RS Siriraj melihat peluang pengembangan pasien non-UHC untuk menambah revenue-nya. Private Wing tidak menerima pasien-pasien UHC. Private Wing ini dirancang untuk memenuhi permintaan masyarakat Thailand yang mempunyai dana. Mempunyai pasar yang sama dengan RS-RS swasta seperti Burungrad Hospital.
Untuk memperkuat ekosistem kesehatan yang lebih luas, Rumah Sakit Siriraj mengembangkan Siriraj H Solutions yang merupakan klinik milik RS di tempat terpisah.
Siriraj H Solutions menargetkan pelanggan dengan berbagai usia, baik yang ingin menjaga kesehatan secara preventif maupun mereka yang memiliki penyakit non-komunikabel (NCD). Pelayanan yang ditawarkan meliputi pemeriksaan inovatif, pengobatan preventif, keseimbangan pikiran dan tubuh, serta terapi revitalisasi dan anti-aging. Seluruh layanan ini didukung oleh tim dokter berpengalaman, teknologi medis inovatif, dan pendekatan yang berpusat pada pelanggan.
Konsep pelayanan ini bertujuan untuk mendeteksi penyakit lebih awal, melakukan intervensi proaktif, dan memberikan solusi perawatan yang cerdas. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa Siriraj H Solutions adalah perwujudan dari komitmen RS Siriraj untuk memberikan layanan kesehatan yang lebih lengkap dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern, yaitu layanan yang tidak hanya fokus pada pengobatan, tetapi juga pada pencegahan dan peningkatan kualitas hidup
Salah satu fokus utama Siriraj H Solutions pada kesehatan preventif dan keseimbangan hidup. Hal ini tercermin dalam berbagai fasilitas dan layanan yang tersedia.
Walaupun berstatus sebuah klinik, Siriraj H Solutions menyediakan fasilitas diagnostik yang sangat bagus. Saat ini semakin banyak masyarakat Thailand yang mengunakan pendekatan proaktif dan teknologi modern untuk aktif dalam mengelola perjalanan kesehatan pribadi mereka menuju kesejahteraan. Rumah Sakit Siriraj telah membuat visi masa depan dimana kesehatan proaktif menjadi pusat perhatian. Rumah Sakit Siriraj menganut gagasan bahwa individu sebaiknya berdaya, yang dipersenjatai dengan pengetahuan dan alat-alat mutakhir. Menariknya di klinik ini tersedia berbagai peralatan diagnostik mutakhir seperti CT Scan 400 slice, X Ray, sampai ke Breast Cancer diagnostic facilities.
Pada hari kedua kursus kebijakan yang berlangsung pada 26 November 2024, Shita Dewi, selaku Peneliti dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, membuka sesi dengan memberikan ulasan dari pertemuan sebelumnya. Dalam ulasannya, pihaknya menyoroti poin-poin penting yang disampaikan para narasumber dan mengundang peserta untuk berdiskusi lebih lanjut tentang topik yang telah dibahas sebelumnya.
Pembicara selanjutnya adalah Professor Laksono Trisnantoro, Direktur ANHSS dan Profesor Kebijakan serta Manajemen Kesehatan dari Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada, Indonesia yang memaparkan terkait belanja kesehatan strategis atau strategic health purchasing. Laksono membahas pentingnya strategic purchasing dalam sistem kesehatan untuk memastikan efisiensi, keadilan, dan kualitas layanan. Pendekatan ini melibatkan pengambilan keputusan strategis tentang layanan yang dibeli, seleksi penyedia, dan mekanisme pembayaran. Di Indonesia, BPJS Kesehatan memainkan peran kunci sebagai pembeli utama layanan kesehatan, menghadapi tantangan seperti distribusi fasilitas yang tidak merata, lemahnya pengawasan kualitas, serta risiko fraud dalam kontrak. Salah satu langkah penting adalah menerapkan sistem insentif berbasis kinerja untuk meningkatkan kualitas pelayanan, misalnya dalam pengelolaan diabetes, yang bertujuan menurunkan komplikasi dan meningkatkan hasil pengobatan.
Pemateri pertama adalah Professor Ying Yao Chen dari School of Public Health, Fudan University dari China. Sejak 2009, China telah mencatat kemajuan besar dalam reformasi sistem kesehatannya, dengan hampir seluruh penduduknya kini tercakup dalam sistem asuransi kesehatan sosial dan paket layanan kesehatan publik dasar. Langkah ini telah mengurangi kebutuhan kesehatan yang tidak terpenuhi dan memperkecil kesenjangan dalam akses layanan. Namun demikian, reformasi lebih lanjut tetap diperlukan, terutama untuk meningkatkan kualitas layanan rumah sakit publik, memanfaatkan sumber daya kesehatan secara optimal, serta mengintegrasikan sistem pelayanan dan pembiayaan kesehatan.
Pemateri kedua adalah Professor Dr Sharifa Ezat Wan Puteh selaku Professor of Public Health, Department of Community Health, National University of Malaysia. Sistem kesehatan Malaysia menghadapi tantangan kompleks, mulai dari biaya kesehatan yang tinggi hingga meningkatnya masalah obesitas dan diabetes, yang membebani masyarakat, terutama kelompok tanpa penghasilan tetap atau tanpa asuransi. Meskipun sektor swasta memainkan peran penting dengan kualitas layanan yang dianggap lebih baik, hal ini menciptakan ketimpangan akses bagi masyarakat kurang mampu. Selain itu, pengadaan sumber daya kesehatan masih terganjal oleh kurangnya transparansi, keterbatasan anggaran untuk penelitian, serta peraturan yang kaku, khususnya di rumah sakit pendidikan. Pemerintah memiliki peran sentral dalam mengatasi tantangan ini dengan langkah-langkah seperti memperkuat sistem rujukan, meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan di daerah terpencil, memperluas aksesibilitas layanan kesehatan, dan mengintegrasikan sistem informasi kesehatan.
Pemateri ketiga adalah Waraporn Suwanwela selaku Deputy Secretary-General, National Health Security Office, Thailand. Thailand memiliki berbagai skema asuransi kesehatan publik untuk memastikan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, termasuk CSMBS untuk pegawai negeri dan keluarganya sejak 1963 (mencakup 8% populasi), SSS untuk pekerja sektor swasta sejak 1990 (18%), UCS sebagai skema terbesar sejak 2002 (72%), dan skema khusus untuk pegawai pemerintah tertentu (2%).
Setelah istirahat, pemaparan materi dilanjutkan Associate Professor Chantal Herberholz selaku Director Centre of Excellence for Health Economics, Faculty of Economics, Chulalongkorn University yang memaparkan mekanisme infrastruktur untuk integrasi pelayanan berdasarkan pengalaman global. Kemitraan pub
Kemudian topik ini dilanjutkan oleh Professor Siripen Supakankunti selaku Professor, Centre of Excellence for Health Economics, Faculty of Economics, Chulalongkorn University yang menjelaskan pengalaman Thailand dalam mengimplementasikan PPP. Dalam sesi ini dipaparkan pula terkait reformasi sistem kesehatan yang telah dilakukan, tantangan yang dihadapi, serta bagaimana cara memperkuat dan melibatkan sektor swasta dalam sistem tersebut.
Pembicara selanjutnya adalah Research Assistant Professor April Yushan Wu dari Centre for Health Systems and Policy Research, JC School of Public Health and Primary Care, Faculty of Medicine, The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong. April menjelaskan jika pemerintah menggunakan berbagai instrumen kebijakan dengan tingkat pemaksaan yang bervariasi untuk mencapai tujuan tertentu. Tingkat paling ringan adalah dorongan (exhortasi) melalui persuasi dan penyebaran informasi. Tingkat kedua melibatkan pajak untuk memengaruhi perilaku melalui insentif fiskal, sedangkan tingkat ketiga mencakup pengeluaran pemerintah berupa distribusi dana atau barang untuk mendukung kebijakan. Regulasi pada tingkat keempat menetapkan aturan dengan sanksi, dan tingkat terakhir, yang paling memaksa, adalah pemilikan publik, di mana pemerintah langsung mengelola layanan terkait. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana kebijakan pemerintah berkisar dari persuasi hingga kontrol penuh.
Pembicara terakhir dari kursus kebijakan hari ini (26/11/2024) adalah Professor Adi Utarini dari Departemen Kebijakan dan Manajemen FK-KMK UGM yang memaparkan terkait penjaminan mutu dan akreditasi eksternal untuk memastikan bahwa penyedia layanan memenuhi standar perawatan yang ditetapkan. Akreditasi juga membantu memastikan bahwa penyedia layanan swasta selaras dengan tujuan sistem kesehatan yang berbasis pelayanan kesehatan primer. Meskipun demikian, implementasi akreditasi dapat menghadapi tantangan, terutama di lingkungan dengan keterbatasan sumber daya, seperti dalam perawatan primer. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan inovasi, pengembangan kapasitas, dan strategi yang disesuaikan.
Abimbola sebagai panelis pertama menjelaskan empat poin agenda komunitas HSR, yakni transparansi, non-ekstraktif, demokratisasi, dan transformasi. Transparansi adalah hal yang penting dalam suatu penelitian karena memproduksi pengetahuan berarti menciptakan sebuah sistem kesehatan yang adil. Non-ekstraktif artinya penelitian tidak boleh bersifat eksploitatif.
Watego sebagai panelis kedua membuka paparan dengan menceritakan kegelisahannya sebagai bagian dari komunitas Aboriginal and Torres Strait Islander (ATSI), masyarakat asli di Australia. Watego mengkritik bahwasanya komunitas ATSI sering dipandang sebagai komunitas yang “bermasalah” secara kesehatan dan “kurang manusiawi”. Pandangan ini menciptakan konsekuensi material yang nyata.
Panelis ketiga, yakni Matache, memaparkan tentang rasisme dalam sistem kesehatan dan penelitian. Baginya, penelitian yang membandingkan kelompok-kelompok tertentu atau menggunakan sampel genetik kecil sering kali menyebabkan segregasi komunitas. Selain itu, pendekatan perilaku dan intervensi kesehatan sering mengasumsikan bahwa individu memiliki gaya hidup yang homogen, sehingga mem-perpetuasi deskripsi rasial yang bermuatan diskriminasi.
Guleid sebagai panelis keempat sekaligus mewakili fellowship emerging voices for global health, mengatakan bahwa translasi bukti penelitian selalu berputar di pertanyaan yang sama, yakni “Bagaimana pembuat kebijakan menggunakan hasil penelitian?” Guleid mengajak komunitas peneliti untuk merefleksi, apakah dengan pertanyaan ini, peneliti telah menangani isu yang penting dan menciptakan dampak nyata.